PELAYANAN PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

1. PERSYARATAN

• Surat Pengantar SPP-UP
• Ringkasan SPP UP
• Rincian SPP UP
• Salinan SPD
• Draf Surat Pernyataan untukdi tanda tangani oleh Penguuna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang di mintatidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pangajuan SP2D kepada Kuasa BUD
• Lampiran lainnya

2. PROSEDUR

• Bendahara menyerahkan SPP-UP beserta dokumen lain kepada PPK-OPD
• PPK-OPD meneliti kelengkapan Dokumen SPP-UP dan kesesuaianya dengan SPD/SK Bupati tentang Penetapan Jumlah UP dan DPA-OPD.
• SPP-UP yang dinyatakan lengkap dibuatkan rancangan SPM oleh PPK-OPD, paling lambat 2 hari sejak SPP-UP diterima, kemudian diserahkan kepada PA untuk diotoriasai.
• Jika SPP-UP dinyatakan tidak lengkap, PPK-OPD menerbitkan Surat Penolakan SPP, paling lambat 1 hari  kerja  sejak SPP-UP diterima, kemudian diserahkan kepada Bendahara agar bendahara melakukan penyempurnaan SPP-UP
• Melanjutkan sesuai Disposisi untuk diteruskan ke Bagian Perbendaharaan untuk dibuatkan SP2D
• Melaksanakan Urusan Perbendaharaan dan Tatausaha Keuangan

3. WAKTU PELAYANAN

• 30 Menit

4. BIAYA PELAYANAN

• Gratis (tidak dipungut biaya)

5. PRODUK PELAYANAN

• Dokumen Amprah SPP-UP

6. PENGELOLAAN PENGADUAN

• Kotak Saran dan Pengaduan melalui Telp. 0361 943121 atau Fax (0361)  943178 e-mail : [email protected]